KONSTITUSI, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN
Keywords:
KONSTITUSI, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, NEGARA KESEJAHTERAANSynopsis
Mewujudkan keadilan sosial dalam sebuah negara kesejahteraan menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada masyarakat. Buku Konstitusi Administrasi Pemerintahan & Pelayanan Publik dalam Negara Kesejahteraan ini hadir membedah bagaimana instrumen hukum bekerja nyata di lapangan. Pembaca akan diajak memahami relasi hukum tata negara, batasan wewenang, penyalahgunaan diskresi, hingga implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) demi mencegah maladministrasi.
Pembahasan buku ini menjadi sangat kontekstual dengan mengangkat reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, pelindungan data pribadi, hingga tindakan afirmatif bagi kelompok rentan. Buku ini juga diperkaya dengan berbagai studi kasus riil, mulai dari karut-marut data penerima bantuan sosial hingga penolakan izin otomatis oleh sistem komputer.
Ditulis dengan gaya bahasa yang mengalir dan lugas, buku ini menjauhkan kesan kaku dari literatur hukum konvensional. Referensi berharga ini dirancang sangat terbuka serta ramah dibaca oleh siapa saja, baik mahasiswa, pengembang sistem digital, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang ingin mengawal hak-hak konstitusionalnya
References
Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi ekonomi. Kompas.
Cane, P. (2011). Administrative law (Edisi ke-5). Oxford University Press.
Craig, P. (2021). Administrative law (Edisi ke-9). Sweet & Maxwell.
Dicey, A. V. (1885). Introduction to the study of the law of the constitution. Macmillan.
Dworkin, R. (1986). Law’s empire. Harvard University Press.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.
Fredman, S. (2011). Discrimination law (Edisi ke-2). Oxford University Press.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, M. L., ten Berge, J. B. J. M., van Buuren, P. J. J., & Stroink, F. A. M. (1993). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Harlow, C., & Rawlings, R. (2009). Law and administration (Edisi ke-3). Cambridge University Press.
Hildebrandt, M. (2015). Smart technologies and the end(s) of law: Novel entanglements of law and technology. Edward Elgar Publishing.
Huda, N. (2009). Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media.
Indroharto. (1993). Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law. University of California Press.
Loewenstein, K. (1957). Political power and the governmental process. University of Chicago Press.
Manan, B. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Manan, B. (2003). Teori dan politik konstitusi. FH UII Press.
Mardiasmo. (2009). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.
Mashaw, J. L. (1983). Bureaucratic justice: Managing social security disability claims. Yale University Press.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and information. Harvard University Press.
Ridwan HR. (2018). Hukum administrasi negara. Rajawali Pers.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Sirajuddin, Sukriono, D., & Winardi. (2011). Hukum pelayanan publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi. Setara Press.
Smith, B. C. (1985). Decentralization: The territorial dimension of the state. George Allen & Unwin.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. United Nations Development Programme. https://digitallibrary.un.org/record/492551
Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.
Wheare, K. C. (1966). Modern constitutions (Edisi ke-2). Oxford University Press.
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. Public Administration Review, 62(2), 174–184. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168
Citron, D. K. (2008). Technological due process. Washington University Law Review, 85(6), 1249–1313. https://journals.library.wustl.edu/lawreview/article/id/6697/
Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3007/
Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. Yale Journal of Law & Feminism, 20(1), 1–23. https://openyls.law.yale.edu/handle/20.500.13051/6993
Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011
Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review, 66(S1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x
Schedler, A. (1999). Conceptualizing accountability. Dalam A. Schedler, L. J. Diamond, & M. F. Plattner (Ed.), The self-restraining state: Power and accountability in new democracies (hlm. 13–28). Lynne Rienner Publishers. https://doi.org/10.1515/9781685854133-003
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PUU-XXII/2024.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Published
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
